UBL Pro Tegaskan Pentingnya UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002

Semakin masifnya, penyalahgunaan pengambilan foto tanpa mencantumkan sumber pemoto utamanya membuat Unit Kerja Universitas Bandar Lampung (UBL) di bidang Industri Kreatif, UBL Production (UBL Pro) berinisiasi mensosialisasikan pentingnya Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, buat kalangan internal dan eksternal kampus.

Hal ini ditegaskan UBL Production dalam postingan media sosial, Facebook-nya, yang diunduh, Senin (22-11) lalu. Pada kesempatan ini, Penanggung Jawab UBL Pro, Noning Verawati, S.Sos, M.A., menegaskan semakin banyaknya pelanggaran itu membuat pihaknya berinisiatif akan mengadakan kegiatan tersebut. Terlihat, ketika badan naungannya melakukan sosialisasi melalui media sosial.

“Yuk, mari menghargai hasil seorang fotografer. Anda (pengunduh) boleh melakukan share foto dari UBL Producution atau dari sumber manapun, tapi jangan lupa cantumkan nama pemosting awalnya pada setiap photo yang Anda posting. Agar Anda tidak melanggar kesalahan dan memenuhi kaidah hukum (hak cipta), Yuk baca, dasar peraturannya (UU No.19/2002 tentang Hak Cipta),” Pesannya.

Noning pun mendukung langkah sosialisasi yang terus di galakkan UBL Pro untuk menegakkan UU No.19 Tahun 2002 karena dianggap penggunaan foto tanpa ijin di ranah maya semakin marak dan sulit ditanggulangi.

“Dengan adanya peraturan itu dibuat untuk melindungi ciptaan dengan sistem yang kuat melindungi ciptaan dan kepentingan pemilik (asli)nya,” Terang Penanggung Jawab UBL Pro ini.

Hal senada pun diungkapkan salah satu perwakilan tim UBL Pro M. Denu Poyo yang berharap hasil sosialisasi dari media sosial ini dapat diteruskan menjadi pembahasan akan pentingnya pengimpelementasian pengambilan, hingga penggunaan karya foto, sebagai alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pendidikan maupun karya fotografi jurnalistik dari dalam lingkup kampus.

“Hak Cipta atas penciptaan digunakan sebesarnya untuk kepentingan penciptanya, yakni pemegang hak cipta dan pemilik ciptaan fotografi. Harapan adanya kegiatan seminar atau sejenisnya, tidak hanya menginformasikan dan mengedukasi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi merupakan hak milik dari pemiliknya.

Denu optimis jika diadakan sosialisasi akan menjelaskan sepenuhnya mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri.

“Pemerintah sudah mengatur regulasinya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Masalah hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta yang berlaku saat ini. Perlunya sosialisasi undang-undang ini tak lepas dari peran Indonesia dalam melindungi hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama,” Tegasnya.

Langkah ini pun mendapat apresiasi dari lingkup sivitas akademika UBL termasuk diantaranya, Dosen Fakultas Hukum (FH) UBL Dr. Zainab Ompu Jainah, M.H., yang mendukung langkah sosialisasi tentang UU No.19 Tahun 2002 tersebut.

“(Langkah) Ubl pro oke banget dan hal ini perlu dilakukan (sosialisasi) terutama dalam memperkaya khasanah keilmuan dan melindungi karya-karya anak bangsa. Segera realisasikan (seminar) dan sukses selalu UBL Pro,” Pungkasnya. 

 

 http://rotasinews.com/ubl-pro-tegaskan-pentingnya-uu-hak-cipta-no-19-tahun-2002/

Terdakwa Pembajak Lagu “Sakitnya Tuh Disini” Diadili

Majelis hakim Pangadilan Negeri (PN) Surabaya, mengadili Derma Sudarman alias Akiana dalam perkara pembajakan lagu ‘Sakitnya Tuh Disini’ yang dinyanyikan Cita Citata. 

Jaksa penuntut umum Roginta Sirait dari Kejati Jatim, mendakwa Derma Sudarman alias Akiana melanggar hak cipta karena memperbanyak dan mengedarkan lagu yang dinyanyikan penyanyi aslinya Cita Citata tanpa izin dari Tan Santo Sutadi Komisaris Utama dari PT Sani Sentosa Abadi Jalan. Batu Tulis Raya No. 14-A, Jakarta Pusat selaku pemegang hak cipta dan hak edar. 

“Terdakwa melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” kata jaksa Roginta dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sigit Sutriono, Senin (28/11). 

Terdakwa Akiana kata Roginta Sirait, melakukan pembajakan dan memperbanyak lagu ‘Sakitnya Tuh Disini’ dalam bentuk keping VCD dengan menggunakan jasa Replika Cakram Optik Format VCD Karaoke bernama PT. Kencana Buana Semesta d/a Jalan  Salembaran KM 16 Komplek Pergudangan Salembaran I, Blok P No. 9 Desa Salembaran Jati Kec. Kosambi Kab. Tangerang, Banten. 

Terdakwa Akiana juga mengkompilasi sendiri lagu Cita Citata tersebut dalam bentuk dangdut Koplo dengan menggandeng pedangdut asal Surabaya Nella Karisma dalam sebuah video klip berjudul Arwana Volume 4. 

Humas PT Sani Sentosa Abadi Jalan Batu Tulis Raya No. 14-A, Jakarta Pusat, yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan menyatakan akibat peredaran lagu bajakan tersebut, mengakibatkan pihaknya dirugikan secara materiil.

Padahal, Tjahjadi Djajanata/Ishak sebagai pencipta lagu ‘Sakitnya Tuh Disini’ sudah menyerahkan hak ciptanya pada Tan Santo Sutandi Komisaris Utama dari PT. Sani Sentosa Abadi dengan Surat Perjanjian Perbanyakan Dan Pemakaian Karya Cipta Lagu No. 004/SSA-LG/VIII/14 tertanggal 19 Agustus 2014. Perjanjian kontrak antara pemegang hak cipta berlaku selama 24 bulan terhitung mulai bulan Oktober 2014. 

Setelah sidang, terdakwa Derma Sudarman alias Akiana mengaku sudah berdamai dengan pihak korban. Perdamaian itu disepakati dengan memberi ganti kerugian sebesar Rp 100 juta pada Tjahjadi Djajanata/Ishak sang pencipta lagu, juga membayar royalti atas setiap lagu ‘Sakitnya Tuh Disini’ yang dinyanyikan Nella Karisma dalam versi dangdut Koplo. 

“Sudah, sudah ada perdamaian, pencipta lagunya saya beri Rp 100 juta dengan syarat royaltinya tetap harus dibayar,” kata terdakwa Akiana yang tidak ditahan. 

Derma Sudarman alias Akiana warga Jakarta, dilaporkan Tan Santo Sutandi Komisaris Utama dari PT Sani Sentosa Abadi Jalan Batu Tulis Raya No. 14-A, Jakarta Pusat. Lantaran membajak dan memperbanyak lagu Cita Citata berjudul ‘Sakitnya Tuh Disini’. 

Lagu yang ngehit dipasaran itu dibajak dan diperbanyak terdakwa dengan cara membuat versi dangdut koplo yang dinyanyikan Nella Karisma pedangdut asal Surabaya, lantas dijual disejumlah tempat di Jawa Timur hingga mencapai 70 ribu keping VCD. 

 

http://www.deliknews.com/2016/11/29/terdakwa-pembajak-lagu-sakitnya-tuh-disini-diadili/

Hah, Lima Tempat Karaoke Langgar Hak Cipta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh lima tempat karaoke di Bandar Lampung.  Terungkapnya kasus ini berdasarkan informasi masyarakat yang masuk ke polisi.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Anwar menerangkan, pihaknya mendapat informasi bahwa ada tempat karaoke yang tidak memiliki izin dari pencipta lagu dan juga tidak membayar royalti.

Polisi menindaklanjuti informasi itu dengan melakukan penyelidikan ke berbagai tempat karaoke yang ada di Bandar Lampung. "Beberapa tempat karaoke kami periksa dan hanya lima yang langgar hak cipta. Sisanya ada izin hak cipta," ujar Anwar kepada wartawan.

Namun Anwar tidak merincikan berapa tempat karaoke yang sudah diselidiki dan memiliki izin hak cipta. Menurut dia, ada juga beberapa tempat karaoke yang belum diperiksa. Ini dikarenakan keterbatasan waktu dan personel.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan lima tempat karaoke di Bandar Lampung. Kelima tempat karaoke tersebut menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya.

Kelima tempat karaoke tersebut adalah Happy Poly di Jalan Pangeran Diponegoro, Nav, Santai, Happy Poly di Jalan Gajah Mada, Happy One di Jalan Pangeran Diponegoro.

 http://lampung.tribunnews.com/2014/10/06/hah-lima-tempat-karaoke-langgar-hak-cipta

Polda Lampung Ungkap Pelanggaran Hak Cipta PT Hanjung

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan PT Hanjung. Perusahaan yang berada di Panjang itu diduga memakai software tanpa izin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Komisaris Besar Mashudi mengatakan, PT Hanjung memakai software milik Tekla Corp dan Autodesk Inc. Tekla berkedudukan di Finlandia dan Autodesk berkedudukan di California, Amerika Serikat.

Menurut Mashudi, pihaknya menetapkan dua orang tersangka berinisial I dan H. I adalah manajer bidang teknis PT Hanjung dan H adalah staf bidang teknis.  "PT Hanjung memakai software tanpa izin Tekla dan Autodesk," papar Mashudi kepada wartawan.

 

http://lampung.tribunnews.com/2014/09/11/polda-lampung-ungkap-pelanggaran-hak-cipta-pt-hanjung

Hal Apa Saja Yang Perlu Dicantumkan Saat Membuat Label Makanan

Tak bisa kita pungkiri bila sampai saat ini keberadaan label produk menjadi salah satu faktor penting yang bisa menguatkan branding sebuah produk. Selain memperhatikan desain kemasan produk yang digunakan, biasanya calon konsumen membaca label produk yang dicantumkan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Termasuk juga ketika mereka hendak membeli produk makanan ataupun minuman.

Dalam dunia pemasaran, keberadaan label produk bisa diibaratkan sebagai sebuah tanda pengenal sekaligus menjadi alat pembeda dari para pesaingnya. Melalui label produk yang digunakan, para pebisnis bisa menyampaikan informasi kepada calon konsumennya mengenai kualitas, legalitas, brand/ logo, petunjuk penggunaan, kode produksi, dan lain sebagainya.

Apalagi buat kamu yang fokus bergerak di bisnis olahan pangan, ada 7 hal yang perlu dicantumkan pada label makanan agar produkmu dapat dipercaya para pelanggan. Berikut adalah 7 hal yang harus diperhatikan ketika membuat desain label makanan.

1. Nama atau brand produk

Untuk membuat brand produk, yang perlu diperhatikan adalah mencantumkan nama jenis olahan dan merek dagang yang digunakan. Contohnya seperti : “Keripik Pisang Kusuka”. Kata “Keripik pisang” mewakili jenis produk dan “Kusuka” merupakan merek dagang yang digunakan.

2. Cantumkan informasi berat bersih produk

Mengingat produk olahan pangan bisa dikemas dalam berbagai ukuran, maka penting buat kamu untuk mencantumkan berat bersih produk pada label makanan. Sebab, selain memperhatikan kualitas produk, sebagian konsumen juga mempertimbangkan kuantitas produk di setiap kemasan makanan.

3. Informasi lengkap siapa produsen atau distributor

Asal-usul produsen maupun distributor produk menjadi salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh calon konsumen. Biasanya untuk produk dalam negeri, nama dan alamat produsen yang dicantumkan pada label makanan. Sedangkan untuk produk makanan yang diimport dari luar negeri, maka perlu mencantumkan nama atau perusahaan yang menjadi distributor atau importir produk tersebut.

4. Tuliskan komposisi atau bahan yang digunakan

Hal keempat yang perlu kamu cantumkan adalah komposisi atau daftar bahan yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Dalam hal ini kamu bisa mencantumkan komposisinya di label makanan lengkap beserta takaran yang digunakan.

5. Lengkapi dengan legalitas

Poin kelima ini yang tak boleh kamu abaikan, yaitu masalah legalitas atau perizinan produk. Dari mulai izin yang dilekuarkan BPOM RI, izin halal dari MUI, atau izin sementara yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat (biasanya berupa izin P-IRT).

6. Tanggal Kadaluarsa

Bagi pelaku bisnis makanan, wajib hukumnya untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk. Hal ini mengingat produk olahan pangan memiliki batas waktu penggunaan yang cukup singkat. Contoh penulisan tanggal kadaluarsa pada label makanan  “ Baik digunakan sebelum : 5 Oktober 2015”.

7. Kode produksi

Kode produksi merupakan alat yang dapat menjelaskan tentang proses produksi makanan yang diproduksi pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi biasanya dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi yang meliputi tanggal, bulan, tahun pembuatan.

Dengan memperhatikan ketujuh hal di atas pada saat pembuatan desain label makanan, diharapkan produkmu bisa bersaing di pasaran dan mendatangkan omzet penjualan yang cukup besar setiap bulannya. Maju terus UKM Indonesia dan salam sukses!

https://bisnisukm.com/hal-apa-saja-yang-perlu-dicantumkan-saat-membuat-label-makanan.html

Anang Hermansyah Mengatakan Pak Raden Adalah Pejuang Hak Cipta di Indonesia

Berita duka dari Tokoh legendaris Pak Raden yang meninggal pada Jumat (30/10/2015) malam menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, di ujung usianya, Pak Raden masih memperjuangkan karya ciptanya Si Unyil.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermanysah mengatakan meninggalnya Pak Raden merupakan tokoh pejuang hak cipta di Indonesia.

“Karena di ujung usia Pak Raden, beliau masih memperjuangan intelectual property right-nya, bahwa Si Unyil adalah miliknya. Ini peristiwa yang memilukan,” kata Anang lewat pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Politikus PAN yang juga musisi ini menyebutkan di akhir usia Pak Raden masih berjuang menegakkan hak ciptanya yang telah menjadi legenda bagi anak Indonesia itu.

“Pak Raden meninggal dengan memiliki keyakinan tinggi bahwa kehidupan seni di negara ini bisa menjadi harapan kehidupan dan masa depan, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai,” kata Anang.

Dirinya juga menjelaskan, peristiwa yang dialami Pak Radendalam memperjuangkan hak ciptanya harus menjadi peristiwa terakhir bagi seniman di Tanah Air. Menurut dia, jika peristiwa yang dialami seperti Pak Raden ini terus berulang akan berefek negatif bagi dunia seni di Tanah Air.

http://indolah.com/anang-hermansyah-mengatakan-pak-raden-adalah-pejuang-hak-cipta-di-indonesia/

Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta

2. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta

a. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta di Dunia Internasional

Sejarah konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak diketemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Hal inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (authors) praktis tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya[6]. Para filsuf Eropa yang mengkritik hal tersebut berargumentasi bahwa karya-karya cipta pada dasarnya merupakan refleksi pribadi atau alter ego dari penciptanya. Kemudian tumbuhlah konsep baru yaitu authors right yang menggantikan copyright[7].

Faktor sosial juga mendukung terjelmanya hak cipta yang melekat atas karya tulis para pengarang dan penulis. Pada tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya Two Treaties on Civil Government, bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar (natural right) atas karya ciptaannya. Pandangan ini pada hakekatnya didahului dengan adanya gerakan renaissance yang menjunjung tinggi kemampuan manusia sebagai pribadi yang mandiri, yang ingin membebaskan diri dari kungkungan raja dan gereja[8].

Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan satra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terrhadap hasil ciptaan dan penciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra[9]. 

Berkembangnya sudut pandang yang menganggap perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) memacu dilakukannya perundingan internasional yang membahas tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bukan lagi menjadi urusan suatu negara saja, akan tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional, terlebih lagi sejak ditandatanganinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), dengan dibentuknya World Trade Organization maka perlindungan terhadap HaKI semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung dibawah payung WTO yang dinamakan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body).

Upaya perlindungan hukum terhadap HaKI dapat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin, untuk itu diperlukan suatu kerjasama antara negara-negara anggota WTO yang bersifat regional maupun internasional. Atas dasar pemikiran ini maka negara-negara yang berada dikawasan Asia Pasifik membentuk suatu forum kerjasama yang terdiri dari para ahli dibidang HaKI, forum ini bertujuan agar upaya perlindungan hukum terhadap HaKI sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

b. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta di IndonesiA

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan Auteurswet 1912, untuk kepentingan pendidikan dibolehkan menyimpang dari aturan-aturan Auteurswet 1912 tersebut. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya. Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang memadai.

Menurut Auteurswet 1912, penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (public domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan[10].

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini[11].

Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap HaKI sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1950. Upaya perlindungan ini dimulai sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, yaitu perjanjian internasional dibidang hak kekayaan industri, Indonesia kemudian bergabung dalam Putaran Uruguay (1986-1994) yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral.

Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan WTO, yang merupakan sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Selanjutnya Indonesia juga ikut menjadi negara peserta dalam organisasi HaKI dunia atau lebih dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Ketika WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional dalam bidang hak cipta dalam lingkungan digital, atau dikenal sebagai perjanjian internasional Hak Cipta WIPO (WIPO Copyrights Treaty/WTC), Indonesia merupakan negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap HaKI dapat dilihat pula dari penyusunan berbagai perundang-undangan dibidang HaKI.

Komitmen Indonesia terhadap mekanisme regional maupun internasional yang berkaitan dengan HaKI meliputi[12]:

1) Keanggotaan aktif di WTO, diperkuat oleh ratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979;

2) Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar mengenai hukum HaKI secara substansif yang dikelola oleh WIPO khususnya Paris Convention tentang perlindungan kekayaan industri (Konvensi Paris disahkan pertama kali pada tahun 1883). Perubahan terakhir dilakukan melalui Stockholm Act tanggal 16 Juli 1967. Indonesia menjadi pihak dalam Stockholm Act sejak 24 Desember 1950. Konvensi Bern memberikan perlindungan terhadap karya-karya artistik, Konvensi Bern disahkan pertama kali pada tahun 1886, perubahan terakhir dilakukan melalui Paris Act tanggal 24 Juli 1971. Indonesia menjadi pihak dalam Paris Act sejak 5 September 1997 dan Traktat Hak Cipta WIPO (WTC) Indonesia adalah negara pertama yang meratifikasi WTC tanggal 5 September 1997;

3) Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO yang bersifat teknis dan administratif, meliputi:

• Traktat Kerjasama Paten (PTC) diratifikasi pada tanggal 5 September 1997
• Traktat Hukum Merek (TLT) diratifikasi tanggal 5 September 1997
• Traktat Hukum Paten (Indonesia mengambil bagian dalam konferensi diplomatik yang mengadopsi naskah traktat ini tanggal 1 Juni 2000
• Perjanjian Den Haag tentang Penyimpanan Desain Industri Secara Internasional (Indonesia telah meratifikasi London Act 1934 tanggal 24 Desember 1950, tetapi belum meratifikasi perubahannya);

4) Keikutsertaan dalam proses pembuatan kebijakan WIPO, misalnya panitia kerja mengenai berbagai aspek hukum HaKI internasional, dan konsultasi mengenai isu-isu yang baru muncul, misalnya perdagangan elektronik, pengetahuan tradisional dan perlindungan database, dan di dalam kegiatan-kegiatan kerjasama WIPO secara teknis baik ditingkat nasional, regional maupun internasional;

5) Keikutsertaan dalam kegiatan kerjasama regional, misalnya:

• Perjanjian kerangka kerja ASEAN mengenai kerjasama dibidang HaKI, yang diputuskan di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995
• Kelompok Ahli Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tentang HaKI (IPEG)
• Deklarasi politik yang dibuat bersama misalnya Agenda Kerja OSAKA APEC tahun 1995.
• Pernyataan bersama APEC mengenai pelaksanaan WTO/Perjanjian TRIPs, yang dikeluarkan di Darwin pada tanggal 6-7 Juni 2000.

6) Kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai permasalahan terkait dengan sistem HaKI, misalnya:

• Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1994.
• Deklarasi HAM se-Dunia (Pasal 27 ayat 7 Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap perlindungan secara moral dan material atas karya-karya baik keilmuan, sastra, maupun sastra yang diciptakan).

http://pengertiandanartikel.blogspot.co.id/2016/10/sejarah-pengaturan-hukum-hak-cipta.html